MAJENE – Menitsulbar – Sejumlah lurah di Kabupaten Majene mengaku menghadapi kendala dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) di tingkat kelurahan. Kendala tersebut, menurut pengakuan mereka, muncul akibat adanya pihak-pihak yang diduga mengatasnamakan kerabat Bupati Majene untuk ikut campur dalam pelaksanaan kegiatan.
Keterangan tersebut disampaikan beberapa lurah kepada media dengan syarat identitas mereka tidak dipublikasikan. Mereka mengaku khawatir apabila identitasnya diungkap, hal itu dapat berdampak terhadap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban sebagai aparatur pemerintah.
Menurut pengakuan para lurah, pihak yang dimaksud mengklaim memiliki kedekatan dengan lingkaran pimpinan daerah dan disebut-sebut beberapa kali melakukan intervensi terhadap pelaksanaan kegiatan di kelurahan. Mereka juga mengaku pihak tersebut kerap membawa persoalan utang yang disebut berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran sebelumnya.
“Situasi ini membuat kami berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi kami harus memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan, namun di sisi lain ada tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan kerabat pimpinan daerah,” ujar salah seorang lurah.
Para lurah menilai kondisi tersebut berdampak terhadap percepatan pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Beberapa kegiatan yang bersumber dari DAU disebut belum dapat direalisasikan sesuai target karena adanya tekanan dari pihak luar yang dinilai tidak memiliki kewenangan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Mereka berharap seluruh program pembangunan di tingkat kelurahan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut mereka, setiap kegiatan yang dibiayai melalui APBD semestinya mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku tanpa adanya intervensi dari pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Selain itu, para lurah berharap Pemerintah Kabupaten Majene mengambil langkah apabila terdapat pihak yang terbukti mencatut nama pejabat atau keluarga pejabat untuk memengaruhi pelaksanaan program pemerintah.
Mereka menilai kepastian sikap dari pemerintah daerah penting agar perangkat kelurahan dapat menjalankan tugas secara independen, sehingga target realisasi kegiatan yang bersumber dari DAU dapat tercapai dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Majene maupun pihak yang disebut dalam pengakuan para lurah tersebut. Media ini masih berupaya menghubungi dan meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan tanggapan sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
