MAJENE — Isu dugaan penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Rangas, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mendapat tanggapan dari warga setempat. Tuduhan mengenai adanya praktik mafia BBM maupun pelangsiran dinilai perlu dibuktikan terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Syarif, salah seorang warga Majene, meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Menurutnya, kondisi di lapangan tidak serta-merta menunjukkan adanya permainan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Ia menyebut pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Majene telah dilakukan pemerintah daerah bersama instansi terkait.
“Tudingan adanya pelangsiran atau mafia BBM itu tidak benar. Pemerintah Kabupaten Majene selama ini sudah melakukan pengawasan secara intensif di setiap SPBU,” kata Syarif, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Syarif, penyaluran BBM bersubsidi di lapangan telah mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Karena itu, ia berharap setiap informasi mengenai dugaan penyimpangan disampaikan berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar isu.
“Penyaluran BBM di lapangan sudah berjalan sesuai aturan dan prosedur. Jadi, kalau ada tuduhan mengenai permainan oknum, harus ada bukti yang jelas, jangan hanya berdasarkan isu,” ujarnya.
Syarif juga menyinggung persoalan antrean kendaraan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Majene. Menurutnya, antrean panjang memang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, tetapi kondisi tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi penyelewengan BBM bersubsidi.
Bagi masyarakat, ketersediaan BBM bersubsidi memiliki arti penting. Nelayan membutuhkan solar untuk melaut, sementara petani juga bergantung pada BBM untuk menunjang aktivitas dan produktivitas mereka.
Karena itu, persoalan distribusi BBM tidak hanya menyangkut antrean kendaraan, tetapi juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Majene telah mengambil sejumlah langkah untuk menata distribusi BBM bersubsidi. Salah satunya melalui rapat koordinasi darurat yang digelar pada Rabu (9/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Majene Andi Rita Mariani dan dihadiri unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta pemilik dan pengelola SPBU se-Kabupaten Majene.
Sejumlah persoalan dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari pemetaan kuota BBM, sinkronisasi Surat Rekomendasi, pembentukan tim monitoring terpadu, hingga penataan jadwal pelayanan di SPBU.
Pengamanan lalu lintas di sekitar SPBU juga disiapkan untuk membantu mengurai antrean kendaraan dan menjaga pelayanan tetap berjalan tertib.
“Kami berupaya merespons cepat keresahan warga, terutama nelayan dan petani yang aktivitas harian dan produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan Solar subsidi,” ujar Andi Rita sebelumnya.
Di tengah beredarnya isu mengenai dugaan penyelewengan di SPBU Rangas, masyarakat berharap distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan transparan, tertib, dan tepat sasaran.
Sementara itu, tudingan mengenai adanya praktik mafia BBM atau pelangsiran di SPBU Rangas masih merupakan klaim yang memerlukan pembuktian. Untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan tersebut, diperlukan pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang berdasarkan data serta fakta di lapangan.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap kritis terhadap informasi yang beredar, namun juga tidak mudah memberikan penilaian terhadap pihak tertentu sebelum terdapat bukti atau hasil pemeriksaan resmi.
