MAJENE – menitsulbar.news – Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di Kabupaten Majene, momentum tersebut turut diwarnai dengan harapan ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini masih menunggu kepastian pembayaran gaji.
Berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan PPPK Paruh Waktu, jumlah pegawai yang belum menerima hak keuangannya disebut mencapai lebih dari 3.000 orang. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait mekanisme pembayaran yang diterapkan serta kesiapan anggaran pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebijakan penataan tenaga non-ASN.
Sejumlah PPPK Paruh Waktu mengaku masih menunggu kepastian mengenai hak yang seharusnya mereka terima setelah ditetapkan dalam skema penataan pegawai non-ASN. Mereka berharap pemerintah daerah segera memberikan penjelasan resmi agar tidak terjadi kebingungan di tengah para pegawai yang telah menjalankan tugasnya.
Di sisi lain, BKPSDM Kabupaten Majene sebelumnya diketahui telah menyampaikan informasi terkait persyaratan administrasi yang berkaitan dengan pembayaran PPPK Paruh Waktu. Namun demikian, sebagian pihak menilai masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci dan terbuka agar seluruh pegawai memahami dasar kebijakan yang diterapkan.
Selain persoalan pembayaran gaji, perhatian publik juga tertuju pada data jumlah PPPK Paruh Waktu yang ada di Kabupaten Majene. Beberapa kalangan meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan terkait proses pendataan, verifikasi, dan penetapan PPPK Paruh Waktu guna menghindari munculnya berbagai spekulasi di masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel. Keterbukaan informasi dinilai dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Momentum Hari Lahir Pancasila juga dinilai relevan untuk mengingat kembali pentingnya implementasi sila kelima, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai tersebut tidak hanya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam pemenuhan hak-hak pegawai.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Majene dapat segera memberikan kepastian terkait pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu serta menyampaikan informasi yang komprehensif mengenai mekanisme dan dasar kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat dapat dijawab secara terbuka dan objektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait mengenai jadwal pasti pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu yang menjadi perhatian banyak pihak di Kabupaten Majene.
