MAJENE – MENITSULBAR – Pemerintah Kabupaten Majene mulai memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sektor jasa konstruksi melalui pembentukan Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene.
Bidang yang tergolong baru dalam struktur organisasi Dinas PUPR Majene ini diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan infrastruktur yang profesional, kompeten, dan berkelanjutan.
Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Majene, Bakri, dalam wawancara eksklusif menyampaikan bahwa pembentukan bidang tersebut merupakan langkah awal untuk menghadirkan perhatian yang lebih terarah terhadap pembinaan dan pengembangan ekosistem jasa konstruksi di Kabupaten Majene. Minggu, 08/11/2026
Menurutnya, sebagai bidang yang baru dibentuk, saat ini masih terdapat sejumlah tahapan kelembagaan yang perlu dipersiapkan. Di antaranya penataan struktur pelaksanaan tugas, pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), serta penyusunan program dan kegiatan yang akan menjadi dasar pelaksanaan tugas ke depan.
“Bidang ini masih tergolong baru. Untuk saat ini kami masih dalam tahap persiapan kelembagaan dan belum didukung staf pelaksana. Karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membangun fondasi organisasi, memetakan kebutuhan, serta menyusun program kerja sesuai tugas dan fungsi bidang jasa konstruksi,” demikian arah pengembangan yang disiapkan.
Bakri menjelaskan, salah satu fokus penting yang akan dikembangkan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor konstruksi.
Hal tersebut dinilai penting mengingat kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan material, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi tenaga kerja, kemampuan badan usaha, serta penerapan standar teknis dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
Ke depan, Bidang Jasa Konstruksi PUPR Majene diarahkan untuk mendorong pembinaan tenaga kerja konstruksi melalui fasilitasi pelatihan, peningkatan kompetensi, serta sertifikasi kompetensi kerja sesuai klasifikasi dan kualifikasi masing-masing tenaga kerja.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi lokal yang memiliki kompetensi terstandar dan mampu bersaing dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Selain tenaga kerja, pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah perlu mendorong pelaku usaha agar memenuhi persyaratan perizinan berusaha, sertifikasi badan usaha, klasifikasi, kualifikasi, serta standar kemampuan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain peningkatan kompetensi, bidang ini juga diproyeksikan berperan dalam mendorong tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Majene.
Hal tersebut mencakup peningkatan pemahaman terhadap regulasi, standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi, termasuk penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Penerapan SMKK menjadi aspek penting untuk memastikan setiap pekerjaan konstruksi memperhatikan keselamatan tenaga kerja, masyarakat, lingkungan, serta keamanan bangunan dan infrastruktur yang dihasilkan.
Di samping itu, pengembangan sistem informasi jasa konstruksi juga menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipersiapkan. Melalui pendataan yang terstruktur, pemerintah daerah dapat memiliki gambaran mengenai kondisi tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, ketersediaan tenaga ahli, serta potensi dan kebutuhan sektor konstruksi di daerah.
Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi yang lebih tepat sasaran.
Dalam tahap awal pembentukan, Bidang Jasa Konstruksi PUPR Majene perlu menyusun skala prioritas program yang realistis dan disesuaikan dengan kemampuan kelembagaan, ketersediaan anggaran, serta kebutuhan sektor konstruksi daerah.
Sejumlah program strategis yang dapat dikembangkan meliputi:
- Pendataan dan pemetaan jasa konstruksi daerah, meliputi tenaga kerja konstruksi, badan usaha jasa konstruksi, tenaga ahli, serta kondisi dan kebutuhan sektor konstruksi di Kabupaten Majene.
- Pembinaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, melalui fasilitasi pelatihan, bimbingan teknis, dan sertifikasi kompetensi kerja.
- Pembinaan badan usaha jasa konstruksi, khususnya dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, sertifikasi badan usaha, klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- Sosialisasi regulasi dan standar teknis konstruksi, untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Penguatan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), guna membangun budaya keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
- Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, sebagai basis data dan instrumen pemantauan perkembangan sektor jasa konstruksi daerah.
- Fasilitasi kemitraan dan pemberdayaan pelaku jasa konstruksi lokal, dengan mendorong peningkatan kapasitas usaha serta kemampuan bersaing secara profesional.
Program-program tersebut merupakan arah pengembangan yang dapat disusun secara bertahap melalui perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Lebih jauh, keberadaan Bidang Jasa Konstruksi diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari penataan organisasi perangkat daerah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majene.
Pengembangan sektor jasa konstruksi membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta seluruh pelaku usaha konstruksi.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem konstruksi yang memiliki tenaga kerja kompeten, badan usaha yang sehat, penerapan standar teknis yang konsisten, serta tata kelola pekerjaan yang mengedepankan mutu, keselamatan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya.
Dengan terbentuknya bidang baru ini, Dinas PUPR Majene memiliki ruang kelembagaan yang lebih spesifik untuk mengembangkan pembinaan jasa konstruksi secara terencana.
Meski masih berada pada tahap awal dan membutuhkan dukungan sumber daya manusia maupun sarana pendukung, langkah pembentukan Bidang Jasa Konstruksi menjadi momentum penting untuk menyiapkan tata kelola sektor konstruksi yang lebih baik.
Ke depan, harapannya, sektor jasa konstruksi di Kabupaten Majene semakin berkembang, tenaga kerja lokal semakin kompeten, badan usaha semakin profesional, dan setiap pembangunan infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
(Advertorial – Dinas PUPR Kabupaten Majene)
