Gakkumdu Majene Klarifikasi Direktur Perumda Aneka Usaha, Diduga Libatkan Pejabat BUMD dalam kampanye

MAJENE  – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Majene, mengundang Direktur Umum dan Direksi Keuangan Perumda Aneka Usaha (BUMD) usai dilaporkan atas dugaan terlibat dalam kampanye salah satu Paslon Pilkada 2024.  Dua pejabat BUMD ini memenuhi undangan klarifikasi atas laporan tersebut di Sentra Gakkumdu Bawaslu Majene pada Selasa 8 Oktober 2024. Undangan ini berdasarkan Temuan…

Read More

DPRD Majene Dukung Putusan MK dan Berharap Aksi Mahasiswa Tak Berlanjut

MAJENE – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, M. Idwar menegaskan mendukung penuh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024. Hal tersebut, kata Idwar, sejalan dengan amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa…

Read More

Habiskan Rp5 Miliar, Kejari Majene Diminta Usut Dugaan Korupsi Anggaran Program Stunting di DPPKB

MAJENE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene diminta usut dugaan korupsi anggaran program kegiatan penuntasan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene tahun 2024. Program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene. Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi menyebut, pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, diketahui…

Read More

Utak-Atik APBD, Pengelolaan Kas Daerah Pemkab Majene Labrak Aturan

MAJENE – Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dinilai melabrak ketentuan Perundang-undangan. Hal itu lantaran adanya upaya utak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi, mengatakan hal itu termuat pada halaman…

Read More

Pengelolaan Keuangan BLUD Puskesmas di Majene Tak Sesuai Ketentuan

MAJENE – Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Majene tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat yang dimuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun…

Read More