MAJENE – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Majene menggelar rapat koordinasi (Rakor) persiapan pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun Anggaran 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majene, Suardi, bersama sejumlah perangkat daerah terkait, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene.
Kegiatan berlangsung di ruang kerja Kepala Pelaksana BPBD Majene dengan fokus pembahasan pada pemantapan persiapan teknis, administrasi, perencanaan, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Kepala Pelaksana BPBD Majene, Suardi, mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah agar seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mematangkan persiapan serta menyamakan langkah bersama perangkat daerah terkait, sehingga proses pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Majene dapat berjalan lancar, terarah, dan sesuai dengan perencanaan,” ujar Suardi.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan teknis, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban.
Dalam penanganan pascabencana, rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tahapan penting untuk memulihkan kondisi kehidupan masyarakat serta membangun kembali sarana dan prasarana yang terdampak bencana.
Rehabilitasi diarahkan pada pemulihan pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta fungsi fasilitas umum agar dapat kembali berjalan secara normal. Sementara itu, rekonstruksi difokuskan pada pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas yang mengalami kerusakan dengan memperhatikan aspek keamanan, kualitas konstruksi, serta pengurangan risiko bencana.
Melalui koordinasi tersebut, BPBD Majene bersama perangkat daerah terkait diharapkan dapat memperkuat keterpaduan program, sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan kerusakan fisik, tetapi juga meningkatkan ketahanan daerah terhadap potensi bencana di masa mendatang.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana serta mewujudkan pembangunan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan. (Adv)



