MAJENE – Bupati Majene, H. A. Achmad Syukri, menerima kunjungan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam rangka pendampingan tindak lanjut hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Kamis (12/11/2026).
Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Majene dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola birokrasi agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi.
Kegiatan tersebut dihadiri Tim KPK RI dari Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Inspektur Kabupaten Majene, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi SPI.
Dalam sambutannya, Bupati Majene H. A. Achmad Syukri menegaskan bahwa hasil Survei Penilaian Integritas tidak semata-mata dipandang sebagai angka atau capaian administratif, melainkan menjadi gambaran kondisi integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan persepsi aparatur sipil negara (ASN), masyarakat, serta para ahli.
Menurutnya, hasil SPI harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan pembenahan, khususnya dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Bupati juga mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pemenuhan dan pengunggahan dokumen pendukung tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025. Karena itu, pendampingan dari KPK diharapkan dapat memberikan arahan teknis mengenai kelengkapan, validitas, dan kesesuaian dokumen pendukung dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah agar mengikuti proses pendampingan secara serius dan terbuka, termasuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi.
Secara khusus, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah, Inspektur, seluruh kepala OPD, serta penanggung jawab teknis Rencana Aksi SPI untuk mempercepat pemenuhan dan pengunggahan data dukung hingga mencapai 100 persen, sehingga dapat dilakukan verifikasi sebelum batas waktu yang ditetapkan KPK.
Menurut Bupati, komitmen terhadap integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemenuhan dokumen administrasi, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari, termasuk penguatan pengawasan internal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pencegahan penyimpangan dan praktik korupsi.
Melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Majene berharap dapat mengoptimalkan tindak lanjut hasil SPI Tahun 2025 sekaligus memperkuat budaya integritas di seluruh perangkat daerah.
Upaya ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi. (Adv)
Sumber : Prokopim Setda Majene
