Majene, Menitsulbar – Pemerintah Kabupaten Majene menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029, Senin (28/7/2025), bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.
Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Bupati Majene, Dr. H. A. Achmad Syukri, S.E., M.M., dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama di Kabupaten Majene, termasuk jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, perwakilan Pemprov Sulawesi Barat, tokoh pendidikan, serta pimpinan OPD dan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Syukri menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum krusial dalam menyusun arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah panduan strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah.
“RPJMD ini bukanlah agenda seremonial belaka. Ini adalah momentum strategis yang akan menentukan nasib Kabupaten Majene selama lima tahun ke depan,” ujarnya.
Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 64 ayat 1, Bupati menjelaskan bahwa Musrenbang bertujuan untuk menyelaraskan serta mengklarifikasi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
Musrenbang RPJMD kali ini juga menjadi bukti komitmen kolektif antara pemerintah daerah, unsur legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Bupati pun mengajak seluruh elemen untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan RPJMD agar dokumen perencanaan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Majene.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Wakil Bupati Majene, Ketua dan pimpinan DPRD Kabupaten Majene, Sekda Majene, jajaran Bappeda Sulbar, Rektor Unsulbar, Ketua STAIN Majene, Direktur UT Majene, para staf ahli Bupati, camat, kepala OPD, serta Ketua MUI Kabupaten Majene.
Musrenbang ini diharapkan dapat menghasilkan RPJMD yang komprehensif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kemandirian daerah.
