Mahasiswa Teknik Sipil Unsulbar Soroti Proyek Kemenag Majene yang Molor, Desak APH dan KPK Turun Tangan

Tampak kondisi proyek rehabilitasi Gedung Kantor Kementerian Agama Majene yang masih tertutup pagar seng. Dari luar lokasi, hanya terlihat tiang-tiang besi dan sebagian struktur bangunan. Foto diambil oleh tim redaksi MenitSulbar.news, Kamis (30/10/2025).

Majene, MenitSulbar.news — Proyek Rehabilitasi Gedung Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Majene yang dikerjakan oleh CV. Rama dengan nilai kontrak mencapai Rp1,7 miliar lebih, kini menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa dan masyarakat.

Sejumlah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menyampaikan protes keras terhadap lambannya pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip manajemen proyek konstruksi.

“Kami menilai pekerjaan ini sudah sangat terlambat. Berdasarkan pengamatan lapangan, progresnya belum mencapai 50 persen, padahal masa kontraknya sudah melewati tenggat waktu lebih dari satu bulan,” ungkap salah satu perwakilan mahasiswa kepada redaksi MenitSulbar.news, Kamis (30/10/2025).

Mereka menilai keterlambatan ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari pihak terkait, baik dari konsultan pengawas maupun pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Kemenag Majene.

Sementara itu, warga di sekitar lokasi proyek juga mengaku heran dengan kondisi pembangunan yang terkesan terbengkalai.
“Kami lihat sudah lama tidak ada aktivitas berarti di lapangan. Papan proyek ada, tapi progresnya jalan di tempat,” ujar salah satu warga.

Melihat kondisi ini, mahasiswa Unsulbar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera melakukan pengecekan langsung terhadap pekerjaan tersebut.

“Jangan tunggu ada laporan masyarakat baru bertindak. Ini proyek pemerintah, uang rakyat digunakan, maka wajar jika publik meminta transparansi dan akuntabilitas,” tegas mereka.

Proyek rehabilitasi ini seharusnya menjadi salah satu program peningkatan sarana perkantoran yang menunjang pelayanan publik di Majene. Namun, molornya pekerjaan justru menimbulkan tanda tanya besar terkait kualitas perencanaan dan pengawasan yang dilakukan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV. Rama maupun Kemenag Majene belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan tersebut.

Bagikan ke :