MAJENE — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Majene menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, di Aula Kantor Dinas PUPR Majene, Kamis (14/08/2025).
Rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Pangkep, H. Syahruddin F, S.H., M.BA, disambut oleh Plt. Kepala Dinas PUPR Majene, H. Muhammad Mufli, S.T., M.T., bersama para Kepala Bidang di lingkungan PUPR.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai strategi PUPR Majene dalam memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor infrastruktur dan tata ruang.
Menurut Plt. Kadis PUPR Majene, salah satu strategi yang diterapkan adalah memperkuat perencanaan teknis yang matang dan sesuai kebutuhan daerah, sehingga proposal pengajuan dana pusat dapat memenuhi kriteria Kementerian PUPR. Selain itu, PUPR Majene secara rutin melakukan sinkronisasi program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memanfaatkan aplikasi e-planning dan e-budgeting untuk transparansi, serta membangun komunikasi intensif dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
“Penguatan data dan dokumentasi teknis menjadi kunci, termasuk studi kelayakan yang detail, agar setiap proposal yang diajukan dapat bersaing secara nasional,” jelas Muhammad Mufli.
Untuk peningkatan PAD, PUPR Majene memanfaatkan peluang dari retribusi izin pemanfaatan ruang, penyewaan aset daerah, serta optimalisasi pengelolaan laboratorium uji bahan konstruksi yang dapat memberikan layanan berbayar kepada pihak ketiga.
Ketua Komisi III DPRD Pangkep, H. Syahruddin F, mengapresiasi strategi PUPR Majene dan berharap hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan perolehan dana pusat dan PAD di Kabupaten Pangkep.
Pertemuan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pertukaran informasi teknis, yang diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan infrastruktur dan tata ruang.
