Jakarta, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyelenggarakan Anti-Corruption Academy batch ketiga dengan tajuk “Fighting Natural Resources Corruption Training for Civil Society” di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Senin (21/7). Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi KPK dalam membangun integritas serta kesadaran antikorupsi di sektor sumber daya alam (SDA), dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, hingga komunitas lokal. (21/07/2025)
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, dalam sambutannya menekankan bahwa korupsi di sektor SDA sering kali berbentuk state capture, di mana segelintir pihak mengendalikan kebijakan demi kepentingan pribadi.
“Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi cerminan krisis dalam tata kelola. Korupsi masih marak karena kesadaran yang rendah,” ujar Fitroh.
Ia menambahkan bahwa forum pendidikan seperti ini menjadi langkah strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dan secara berkelanjutan kepada berbagai kelompok masyarakat.
Senada dengan itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi (ACLC) KPK, Yonathan Demme Tangdilintin, menegaskan bahwa strategi pemberantasan korupsi tidak akan efektif tanpa keterlibatan masyarakat luas.
“Strategi trisula KPK—pendidikan, pencegahan, dan penindakan—tidak akan berjalan tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.
Pelatihan Menyasar Isu Korupsi di Sektor Mineral, Kehutanan, dan Lingkungan
Pelatihan yang berlangsung pada 21–25 Juli 2025 ini fokus pada isu-isu korupsi di sektor mineral, kehutanan, dan lingkungan hidup. Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dari kalangan pegiat lingkungan, ahli hukum internasional, aktivis antikorupsi, hingga pengawas pemerintahan.
Melalui forum ini, KPK mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarkomunitas, sekaligus membangun jejaring antikorupsi yang lebih kuat.
Dukungan Internasional dan Rencana Jangka Panjang
Dalam kesempatan yang sama, Oliver Hoppe, Counsellor for Development Cooperation dari Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor-Leste, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen KPK dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang bebas dari korupsi.
Sementara itu, Sekjen IM57+ Institute, Budi Agung Nugroho, menyatakan bahwa pelatihan ini akan menjadi agenda tahunan yang menyasar peningkatan kapasitas masyarakat dalam investigasi, hukum, dan pengawasan.
“Forum ini menjadi ruang berbagi pengalaman demi membangun generasi yang kritis terhadap praktik korupsi, khususnya di sektor SDA yang rentan konflik kepentingan,” ungkap Budi.
Sinergi Masyarakat dan Pemerintah, Kunci Tata Kelola SDA yang Bersih
Kegiatan ini memperkuat komitmen KPK dalam menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai fondasi membangun tata kelola SDA yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan dunia pendidikan dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
