Mamasa, menitsulbar.news – Sejumlah tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mamasa menggelar aksi mogok kerja pada Sabtu, 9 November 2024. Aksi ini dipicu oleh keterlambatan pembayaran gaji yang seharusnya diterima oleh tenaga honorer tersebut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa.
Pamflet yang beredar menyatakan tuntutan para pegawai honorer. “Kami tidak akan berkantor sampai gaji kami dibayarkan,” demikian tulisan dalam pamflet, Jumat, 8 November 2024.
Kepala Dinas Disdukcapil Mamasa, Abd Rahman, membenarkan adanya aksi ini. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan gaji disebabkan oleh proses pencairan dana yang masih belum diproses oleh pengelola keuangan daerah.
“Memang pengelola keuangan daerah belum mencairkan gaji mereka,” kata Rahman saat dikonfirmasi.
Meski demikian, Rahman memastikan bahwa layanan Disdukcapil tetap berjalan normal meski ada mogok kerja. Pelayanan kepada masyarakat, termasuk perekaman KTP elektronik (KTP-EL) dan layanan terkait pemilih pemula, tetap berlangsung seperti biasa.
Rahman juga menyebutkan alternatif untuk mengatasi ketiadaan tinta untuk mencetak KTP fisik yang belum dapat dicairkan. “Kami menggunakan solusi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang bisa diaktifkan langsung di kantor Disdukcapil,” jelas Rahman.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Badan Keuangan Kabupaten Mamasa belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlambatan gaji tenaga honorer. Upaya konfirmasi kepada Kepala Badan Keuangan, Herry Kurniawan, belum mendapatkan tanggapan.
