Majene — Dugaan Kejadian Luar Biasa (KLB) dilaporkan terjadi di wilayah kerja Puskesmas (PKM) Sendana II, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene. Peristiwa ini diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana sekitar 20 balita dilaporkan mengalami gejala muntah dan diare (muntaber) dan dilarikan ke PKM Sendana II untuk mendapatkan penanganan medis.
Informasi tersebut diterima Redaksi Menitsulbar pada Selasa pagi dari seorang warga Kecamatan Tubo Sendana. Narasumber yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa para balita mulai mengalami keluhan kesehatan tidak lama setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Puskesmas Sendana II maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Majene terkait jumlah pasti korban, kondisi terkini pasien, serta hasil pemeriksaan awal penyebab kejadian tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang dan akurat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya balita, anak usia sekolah, dan ibu hamil. Dalam pelaksanaannya, meskipun operasional distribusi makanan umumnya dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Dinas Kesehatan (Dinkes) memiliki peran strategis sebagai pengawal kualitas dan keamanan pangan di daerah.
Peran utama Dinas Kesehatan meliputi pengawasan keamanan pangan melalui sertifikasi laik higiene sanitasi bagi dapur penyedia MBG, inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala, serta pengambilan sampel makanan untuk uji laboratorium guna memastikan makanan aman dari bakteri berbahaya maupun zat kimia berisiko. Selain itu, Dinkes juga berwenang memastikan standar gizi dan menu sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) bagi kelompok sasaran.
Dalam konteks pencegahan dan penanganan dampak kesehatan, Dinkes berperan penting melakukan surveilans epidemiologi apabila muncul dugaan KLB, termasuk investigasi untuk menelusuri sumber kejadian serta memastikan korban mendapatkan layanan kesehatan lanjutan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Redaksi Menitsulbar menilai peran aktif Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan aman dan tepat sasaran. Anggaran kesehatan, baik yang bersumber dari APBD maupun pusat, diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, melainkan benar-benar diarahkan pada perlindungan kesehatan dan nilai-nilai kemanusiaan.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru setelah adanya keterangan resmi dari pihak berwenang.
