JAKARTA – Menitsulbar – Bupati Majene, Andi Achmad Syukri Tammalele (AST), terus berupaya mempercepat pembangunan daerah melalui sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi bersama Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta pada Jum’at (07/02/2025), yang dihadiri beberapa pimpinan OPD lingkup Pemkab Majene.
Turut mendampingi Bupati dalam rakor tersebut perwakilan dari Bappeda, PUPR, Perkim, Pertanian dan Peternakan, Koperasi dan Perdagangan, DLHK, Direktur RSUD Majene, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Dalam kesempatan tersebut, AST yang kembali terpilih sebagai Bupati Majene periode 2025-2030 menegaskan pentingnya rakor ini guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan program nasional.
“Pertemuan ini sangat penting bagi kemajuan Majene, terutama dalam masa pemerintahan kami di periode kedua yang insya Allah dimulai setelah pelantikan pada 20 Februari 2025. Kami ingin bergerak cepat agar harapan masyarakat Majene segera terwujud,” ujar AST.
Bupati AST memaparkan kondisi wilayah dan potensi unggulan Majene, yang mencakup luas wilayah 947,84 km² dengan delapan kecamatan, 20 kelurahan, dan 62 desa. Secara topografi, Majene memiliki kawasan pesisir, perbukitan, dan pegunungan dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pariwisata.
“Majene memiliki komoditas unggulan seperti kakao, kelapa dalam, bawang merah, serta varietas khas seperti loka pere dan nenas. Ini merupakan potensi besar yang harus terus kita kembangkan,” jelasnya.
Selain itu, Bupati AST juga memaparkan pencapaian pembangunan di Majene, termasuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan. Ia menekankan bahwa kemajuan Majene tidak terlepas dari kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pembiayaan.
“Kami berharap, pertemuan ini dapat mempercepat akselerasi pembangunan di daerah. Kami juga meminta dukungan dana dari pemerintah pusat, baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU), agar pembangunan di Majene berjalan optimal,” kata AST.
Bupati AST menyoroti bahwa kondisi fiskal Kabupaten Majene masih tergolong rendah pada tahun 2024, sehingga daerah ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, ia meminta arahan dari jajaran Deputi Kementerian PPN/Bappenas agar kebijakan nasional dan daerah bisa selaras demi pembangunan yang lebih efektif.
“Sinkronisasi arah kebijakan ini menjadi kunci utama dalam membangun Majene yang lebih maju dan mandiri. Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat terus berlanjut sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan maksimal,” tutupnya.
