JAKARTA – Bupati Majene terpilih periode 2025-2030, Andi Achmad Syukri Tammalele (AST), mulai mempersiapkan langkah strategis dalam penyegaran birokrasi di daerahnya. Dalam rangka memastikan efektivitas pemerintahan, AST didampingi jajaran terkait menemui Kasubdit Wilayah IV Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Moh. Yuliarto, di Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan mekanisme dan regulasi terkait rotasi serta pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene. Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengizinkan kepala daerah baru melakukan mutasi pejabat tanpa harus menunggu enam bulan setelah dilantik.
Menurut AST, penyegaran pejabat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan selaras dengan visi-misi pembangunan daerah. “Kami telah berkoordinasi dengan pihak Kemendagri terkait regulasi rotasi pejabat struktural. Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan mengajukan usulan resmi ke Ditjen Otda Kemendagri,” ujarnya.
Dengan pelantikan kepala daerah yang dijadwalkan pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan AST-Rita Mariani Basharu ingin segera merealisasikan program kerja yang telah mereka susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mereka menegaskan bahwa efektivitas birokrasi sangat bergantung pada pejabat yang memiliki kompetensi serta sejalan dengan arah pembangunan daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa pejabat yang mengisi posisi strategis adalah mereka yang memiliki kapasitas dan mampu berkontribusi maksimal dalam menyukseskan program-program pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Langkah cepat AST-Rita dalam menata struktur birokrasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target pembangunan di Majene serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
