Bulan: Juli 2024

MAJENE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Majene diminta usut dugaan korupsi anggaran program kegiatan penuntasan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Majene tahun 2024. Program tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Majene. Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi menyebut, pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah, diketahui…

MAJENE – Pengelolaan Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dinilai melabrak ketentuan Perundang-undangan. Hal itu lantaran adanya upaya utak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi, mengatakan hal itu termuat pada halaman…

MAJENE – Pengelolaan Keuangan pada Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Majene tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sesuai dengan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat yang dimuat pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Majene Tahun…